Advertisement

Alasan Twitter dan Lainnya Belum Daftar PSE ke Kemenkominfo

Khadijah Shahnaz
Senin, 18 Juli 2022 - 06:27 WIB
Sirojul Khafid
Alasan Twitter dan Lainnya Belum Daftar PSE ke Kemenkominfo Logo Twitter. - Bloomberg / Alex Flynn

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA—Beberapa platform media sosial seperti Twitter, Facebook dan WhatsApp sampai saat ini belum mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Salah satu alasannya, hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran privasi perusahaan dan mengancam privasi pengguna.

Berdasarkan tweet dari Founder Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengatakan jika ketiga platform tersebut mendaftar kepada Kemenkominfo, ketiga platform tersebut dinilai akan melanggar privasi perusahaan dan mengancam privasi pengguna.

"Jika platform ini ikut mendaftar, maka mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri dan privasi kami sebagai pengguna juga akan terancam," ujar Teguh dikutip pada Minggu (17/7/2022)

PROMOTED:  Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

Teguh juga mengatakan ada tiga pasal yang bermasalah pada Peraturan Kementerian Komunikasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.

BACA JUGA: Tinggal 5 Hari, Google, Facebook, hingga Whatsapp Terancam Diblokir

Dia menilai pasal 9 ayat 3 dan 4 peraturan tersebut merupakan pasal berbahaya karena bisa diartikan sebagai pasal "karet".

"Pasal 9 ayat 3 dan 4 ini terlalu berbahaya karena 'meresahkan masyarakat' & 'mengganggu ketertiban umum' ini karet banget. Nantinya bisa digunakan untuk 'mematikan' kritik walaupun disampaikan dengan damai. Dasarnya apa? Mereka (Pemerintah) tinggal jawab, mengganggu ketertiban umum," jelas Teguh.

Teguh juga menilai pada pasal 14 ayat 3 juga merupakan pasal yang dapat membatasi pendapat masyarakat di dunia maya. Dia mengatakan pada pasal ini Pemerintah dapat menurunkan konten/tweet masyarakat yang dinilai meresahkan masyarakat.

"Kok konten saya di-take down? Mereka (Pemerintah) tinggal jawab 'meresahkan masyarakat'," ujarnya.

Advertisement

BACA JUGA: Pemerintah Ingin Lebur 24.000 Aplikasi yang Kebanyakan Mubazir Jadi Super App, Begini Peluangnya

Dan pada pasal 36, penegak hukum dapat meminta konten komunikasi dan data pribadi masyarakat kepada PSE, Teguh mempertanyakan kedepannya pasal ini akan dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk membatasi ataupun menghabisi pergerakan masyarakat yang kontra terhadap pemerintah.

Pakar keamanan siber ini juga menilai pemerintah melalui Kemenkominfo merancang pasal tersebut dengan bertujuan untuk melakukan sensor konten masyarakat dengan keinginan pemerintah.

Advertisement

"Apa jaminannya bahwa ini nantinya tidak akan disalahgunakan untuk membatasi atau menghabisi pergerakan mereka yang kontra pemerintah? Nggak ada kan?" tegas Teguh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Advertisement

alt

134 Orang Meninggal Dunia di Bantul Sepanjang Tahun Ini karena Kecelakaan Lalu Lintas

Bantul
| Rabu, 05 Oktober 2022, 21:07 WIB

Advertisement

alt

Rasakan Sensasi Makan Nasgor Bercitarasa Tengkleng ala Grage Ramayana Hotel

Wisata
| Senin, 03 Oktober 2022, 07:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement